Jejamo.com, Lampung Tengah – Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota komite IV DPD RI, Abdul Hakim berdialog dan menyerap aspirasi bersama perangkat kampung, tokoh, dan warga di kampung Pujodadi, Trimurjo, Lampung Tengah, Senin (16/12/2019).
Abdul Hakim disambut disambut langsung oleh Kepala Kampung Pujodadi Mukhtar.
“Terima kasih sudah hadir di desa kami, semoga nanti aspirasi dari kami bisa Bapak bawa, bisa membuat pujodadi semakin maju. Dalam pengelolaan dana desa kami sudah menjalankan sesuai aturan, nanti dijelaskan oleh kasi pembangunan,” ujar Mukhtar.
Abdul Hakim menjelaskan kepada peserta terkait tugasnya sebagai anggota Komite IV DPD RI yang berkaitan dengan pengawasan dana dan sistem keuangan desa.
”Saya hadir untuk dialog dan serap aspirasi terkait sistem keuangan desa. Mudah-mudahan Pujodadi sudah menjalankannya dengan baik, transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika ada aspirasi untuk kami bawa ke pusat, silakan disampaikan, untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik,” ungkapnya.
Kaur Pembangunan Kampung Pujodadi memaparkan secara ringkas terkait sistem keuangan desa yang digunakan.
Ia juga menyampaikan bahwa salah satu usaha desanya di bidang peternakan sapi.
Ketika sesi dialog dan serap aspirasi dimulai, beberapa peserta yang hadir menyampaikan aspirasinya kepada Abdul Hakim.
Seperti yang diungkapkan langsung oleh Mukhtar, kepala kampung.
“Kami sedang memikirkan pembangunan gedung desa tanpa dana desa. Kami punya tanah 20 x 20 meter persegi, rencana kami bangun sebagai pusat kesenian dan sekaligus tempat pusat perekonomian di kampung kami,” ujar Mukhtar diamini peserta yang hadir.
Budiono dari Badan Permusyawaratan Kampung menambahkan.
”Di musim tanam masyarakat ngeluh, setahun tanam 3 kali yang jadi cuma sekali. Karena air tidak memungkinkan, realisasi sedikit sekali,” kata dia.
Abdul Hakim menanggapi keluhan dan aspirasi yang masuk.
”Kalau masjid di kampung bagus, itu gambaran warga yang kokoh dan kompak. APBDes sekitar Rp1,2 miliar. Ke depan masih bisa ditingkatkan. Bisa gali sumber-sumber pendapatan desa dari sumber lainnya. Potensi besar kebutuhan rumah tangga. Potensi perputaran uangnya tinggi. Bagaimana agar perputaran uangnya bisa dimanfaatkan masyarakat. Mungkin bisa mencontoh desa lain yang telah sukses dalam tata kelola keuangannya yang lebih baik,” saran Abdul Hakim.
“Semua aspirasi akan dikomunikasikan ke pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Catatan ini juga akan kami bawa pada pembahasan di rapat DPD RI, bersinergi juga dengan DPR RI yang ikut membahasnya bersama pemerintah. Semoga ke depan Pujodadi terusmaju,” tambah senator Lampung tersebut. [Muhammad Suhada]
