Jejamo.com, Bandar Lampung – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung memberikan lima catatan penting pascapenggusuran lahan Pasar Griya Jalan Pulau Sebesi Sukarame beberapa hari yang lalu.
Adapun kelima poin penting itu adalah berkenaan dengan tata ruang, pengelolaan aset negara, peralihan fungsi lahan, prosedur penggusuran, dan ekses penggusuran.
Demikian dikemukakan Wakil Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan kepada jejamo.com dalam sesi door stop Uji Kompetensi Jurnalis yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung di Hotel Andalas, Sabtu, 28/7/2018.
Chandra Muliawan mengatakan, kelima catatan penting akan menjadi kajian LBH Bandar Lampung yang akan diteruskan kepada pihak terkait.
Chandra mencontohkan, dalam prosedur pengamanan, ia mempertanyakan keberadaan aparat Pol PP yang membuat pagar betis yang berhadapan dengan warga.
“Semua Pol PP yang dikerahkan untuk laki-laki. Sedangkan di barisan depan itu ibu-ibu dan anak-anak. Kami bertanya apakah tidak lebih baik membuat pagar betis dari Pol PP yang perempuan. Ini kan ada persoalan gender,” kata dia.
Chandra mengemukakan, akibat bentrok itu, ada satu laporan dari pihak korban perempuan yang mengaku dirinya mengalami pelecehan.
“Dalam suasana semacam itu, riskan jika aparat Pol PP pria yang ditaruh di depan,” ujarnya.
Selain itu, pada poin aset negara, juga bisa dipertanyakan.
Pasalnya, jika Pemkot berkeras menyatakan tanah itu aset, mestinya terdaftar di Kementerian Keuangan.
“Dari data yang kami punya, aset itu belum terdaftar sebagai aset Pemkot,” ujarnya.
Chandra Muliawan menambahkan, ekses penggusuran juga mengakibatkan warga kehilangan rumah tinggal dan penghasilan.
Pemkot Bandar Lampung sendiri pada Jumat lalu, 30/7/2018, menggusur Pasar Griya di Jalan Pulau Sebesi Sukarame. Aparat Pol PP dan alat berat dikerahkan untuk merobohkan bangunan di pasar itu.(*)
Laporan Adian Saputra, Wartawan Jejamo.com
