Jejamo.com, Kota Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Metro Tahun 2021, Jumat, 18/3/2022.
Anggota Komisi II, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan, Yulianto, menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi mewakili 5 fraksi yang meliputi Fraksi Partai Golkar, PDIP, PKS, Demokrat, dan Amanat Bangsa.
Dalam bidang pembangunan ekonomi, Pemkot Metro diminta untuk lebih memperhatikan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bentuk pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Sebab, begitu banyak pelaku usaha tersebut yang perlu diperhatikan.
Kemudian, mengenai indeks investasi, Yulianto menyinggung soal penuntasan pengurusan perizinan.
“Kami tentu mendukung peningkatan indeks investasi dalam menggalakkan pengusaha-pengusaha lokal. Akan tetapi tentunya pengusaha lokal juga memerlukan support dan juga kemudian menuntaskan pengurusan perizinan,” cetusnya.
Berkaitan dengan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, DPRD mengharapkan Pemkot Metro dapat lebih memperhatikan program asuransi dan koperasi bagi para petani. Juga menemukan solusi untuk ketersediaan pupuk yang hingga saat ini masih sulit untuk didapatkan.
Selanjutnya, bidang ketertiban umum, 5 fraksi meminta Pemkot Metro untuk bersikap tegas dalam penegakan peraturan daerah.
“Kami ambil contoh, begitu banyaknya alih fungsi trotoar untuk berdagang, bahkan ada kendaraan yang sengaja parkir di badan jalan untuk berjualan. Tentunya hal itu merupakan pelanggaran terhadap perda yang sudah disahkan bersama. Kalau hal ini dibiarkan, maka akan menjadi bom waktu di waktu yang akan datang. Menurut kami, pemerintah daerah melalui Satpol PP harus tegas dalam mengayomi,” tegasnya.
Jadi, lanjutnya, apabila hal-hal tersebut tidak bisa dituntaskan karena disebabkan adanya refocusing anggaran, maka tentu dewan dapat memaklumi. Akan tetapi, setidaknya, pemkot dapat menentukan mana hal-hal yang dapat ditunda sementara dan mana hal yang urgen serta prioritas untuk dibenahi.
Soal banjir di Kota Metro, DPRD merasa masih perlu pembenahan, terkait dengan adanya pendangkalan yang disebabkan sedimen aliran sungai, tersier dan juga drainase. Pemkot diminta untuk serius menangani dan membenahi.
Untuk penanggulangan sampah, DPRD menyoroti banyaknya pihak yang belum mendapatkan pelayanan operasional menyangkut sampah. Yulianto menyampaikan, hendaknya bank sampah yang ada mampu mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan menghasilkan.
Kemudian, mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemkot diminta lebih memperhatikan kembali data-data. Karena masih ada tanah-tanah yang sudah didirikan bangunan di atasnya, tetapi membayar pajak selayaknya pajak tanah kosong.
“Hal ini perlu digali kembali untuk meningkatkan PAD Kota Metro,” tutupnya.
Menanggapi pandangan 5 fraksi DPRD tersebut, Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin optimis untuk berupaya maksimal dalam berbagai sektor.
“Dalam mencapai PAD kita, ada beberapa yang menjadi sorotan, beberapa UPT yang ke depan saya kira bisa, menjadi belum. Ini belum diupayakan semaksimal mungkin tentunya. Mengenai sumber daya manusia, saya kira kembali lagi bahwa tingkat kepercayaan ini penting sekali dan tentu perlu pengawasan,” tuturnya.
Lalu, tambahnya, terkait pembelanjaan untuk menangani Covid-19, Wahdi mengaku pihaknya kerap menghadapi refocusing anggaran. Pun demikian, hal itu terbalas dengan capaian vaksinasi dengan predikat tertinggi se-Provinsi Lampung.
“Semenjak saya dan bapak wakil dilantik, kita menghadapi beberapa kali refocusing. Dengan nilai-nilai kepatuhan dan kepatutan, seharusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga bersama-sama kita bisa mencapai capaian vaksinasi tertinggi di Provinsi Lampung. Untuk vaksin anak dosis 1 kita sudah capai 98 persen dan dosis 2 kita capai 76 persen. Untuk masyarakat umum, vaksin dosis 3 kita tidak bisa mencapai capaian serupa, akan tetapi, ada upaya yang harus kita lakukan. Apalagi sekarang sudah ada ketentuan untuk vaksin dosis 3, bisa berjalan 3 bulan dari semula 6 bulan,” paparnya.
Untuk kegiatan preventif promotif, yang disampaikan kepada masyarakat, salah satu penggunaan dana-dana itu adalah dalam Kampung Tangguh Nusantara (KTN) yang mana ke depan, diharapkan tidak hanya untuk bidang kesehatan atau penanggulangan Covid-19 saja, melainkan juga pemkot bermaksud menjadikan KTN suatu tempat pemberdayaan masyarakat yang tangguh dalam bidang ekonomi dan ketertiban.
Selanjutnya, kemampuan dari satu wilayah adalah tentang bagaimana pelayanan itu terintegrasi.
“Maka pada tahun 2022, mohon doa mohon dukungannya semua, agar Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro dapat terlaksana dan berfungsi sesuai skala prioritasnya. Dan ini sudah dianggarkan melalui Dinas PTSP, Kominfo dan PUTR. Peningkatan sarana dan prasarana jalan, internet of things, kita ingin menjadikan sebuah pelayanan berbasis elektronik. Ketika kita sepakat, tentu bisa kita lakukan semuanya bersama-sama,” tambahnya.
Sementara untuk bantuan produksi pertanian juga alat mesin pertanian, sudah dan akan terus dilaksanakan lebih baik lagi.
Terakhir, pelaksanaan program creative hub di 22 kelurahan, Wali Kota Metro mengatakan bahwa itu telah sesuai dengan program nasional, bangga akan buatan Indonesia.
“Maka, kita menggiatkan MB2 (Metro Bangga Beli). Harapannya, kita bisa melihat seberapa jauh industri rumah tangga yang ada di Bumi Sai Wawai, sehingga ini menjadi tolak ukur dari suatu kemajuan sektor ekonomi dengan UMKM-nya,” tukasnya.(*)[Anggi]
