Jejamo.com, Jakarta – Langkah pemerintah akan menghentikan kontrak karya dengan PT Freeport disangsikan oleh sejumlah elemen.
“Saya lihat berdasarkan profil pemerintah saat ini, mereka tidak akan berani menghentikan kontrak karya dengan Freeport,” ujar Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara.
Dilansir dari kompas.com, Marwan menyebutkan, rezim Jokowi-Kalla telah menandatangani MoU jelang renegosiasi dengan Freeport yang berisi pembangunan smelter, divestasi saham, local content dan perluasan wilayah.
“Penandatanganan tersebut sudah menjadi tanda-tanda bahwa pemerintah sudah takluk. Namun bukan masalah kontrak dilanjutkan atau tidak, yang terpenting kontrak tidak terlalu merugikan kepentingan dalam negeri, ” lanjut Marwan.
Marwan mengatakan, solusi renegosiasi yang menguntungkan sempat dibahas oleh petinggi Freeport. Marwan pun menyarankan supaya pemerintah Indonesia lebih mengambil solusi tersebut.
“Bahasanya jangan perpanjang kontraklah. Tapi renegosiasi. Kita mau saham 51 persen, kita mau royalti besar, kita mau kerusakan lingkungan ditanggung Freeport, itu saja,” ujar Marwan. (*)
