Jejamo.com, Bandar Lampung – Mendagri Tjahyo Kumolo meminta para kepala desa di Lampung memetakan wilayah yang rawan tindak radikalisme. Selain itu, Mendagri juga meminta para kepala desa mengawasi daerah yang dahulu menjadi basis PKI.
Demikian dikatakan Mendagri Tjahyo Kumolo pada launching peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa untuk memperkokoh peradaban bangsa menuju desa yang sejahtera di Gedung Graha Mandala Jalan Pagaralam, Rabu, 18/7/201.
Mendagri bilang, kepala desa menjadi ujung tombak. Maka itu, kepala desa harus bersinergi dengan sejumlah pihak.
“Saya mengingatkan, kepala desa tidak berdiri sendiri. Ada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat,” kata dia.
Menurut Tjahyo, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa merupakan kekuatan yang harus turut bersinergi. Kepala desa juga merangkul pihak-pihak tersebut dan dapat mengikuti perkembangan dinamika dengan baik.
Uang laporan penggunaan dana desa, Tjahyo Kumolo juga meminta kepada Menteri Keuangan agar dipermudah.
Dalam pengunaan dana desa, kepala desa tidak diperkenankan menggunakan untuk pembangunan maupun rehabilitasi kantor kepala desa.
“Tidak boleh kalau digunakan untuk rehab kantor,” pungkasnya.(*)
Laporan Sugiono, Wartawan Jejamo.com
