Jejamo.com, Kota Metro – Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2017 di Kota Metro dipastikan tidak mencukupi kebutuhan petani yang tertuang dalam rencana definitif kebutuhan kelompoktani (RDKK).
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro menyebutkan, alokasi pupuk bersubsidi hanya berkisar 1.900-an ton atau sekitar 90 persen dari kebutuhan petani.
Kepala DKP3 Metro Lusia Parjiem mengatakan, alokasi pupuk tahun ini memang berkurang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
“Berkurang dibanding tahun lalu. Tapi ini memang terjadi secara nasional. Kalau RDKK Metro diperlukan sekitar 2.040 ton pupuk, realisasinya sekitar 80 sampai 90 persen,” terangnya, Senin, 16/1/2017.
Lusia Parjiem menjelaskan, para petani di wilayah setempat telah mengetahui jika alokasi pupuk bersubsidi tahun ini tidak mencukupi dan berkurang dari tahun sebelumnya.
“Solusinya menggunakan pupuk nonsubsidi. Untuk pupuk nonsubsidi sekarang sudah ada di kios pengecer. Dan masyarakat sudah tahu tentang ini. Bahkan mereka juga bersedia membeli pupuk nonsubsidi,” ungkapnya.
Namun, kabar berkurangnya pupuk subsidi ternyata justru dikeluhkan petani. Pengurus Kelompok Tani Maju I Purwosari Metro Utara Sugi Prayetno menilai, berkurangnya pupuk subsidi dapat mengakibatkan kelangkaan pupuk.
“Ini justru menyulitkan petani. Seharusnya kesejahteraan petani lebih diperhatikan, terutama soal pupuk ini. Apalagi kami diminta berpartisipasi aktif dalam mendukung swasembada pangan,” katanya.
Menurutnya, jika subsidi dikurangi, ia tidak yakin target panen tahun ini bisa tercapai.
“Masalah petani bukan cuma pupuk. Pasokan air juga jadi masalah. Belum lagi penanggulangan hama dan lainnya. Kok malah turun. Padahal itu kebutuhan utama petani,” imbuhnya.
Pihak Kodim 0411 Lampung Tengah memastikan pengawalan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani di wilayah Kota Metro.
Kasdim 0411 Lampung Tengah Mayor Inf. Ucok Namara mengatakan, distribusi pupuk bersubsidi sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Di mana TNI siap melakukan pendampingan dan pengawasan.
“Apa yang menjadi kesulitan para petani di bawah akan kami bantu dan dukung. Bahkan kami juga siap membantu dalam mengatasi hama wereng di wilayah Metro secara gotong royong,” katanya.
Ia menambahkan, dalam pengawasan, TNI akan memastikan apakah pupuk bersubsidi didistribusikan betul-betul tepat sasaran kepada petani. Dan jika terjadi penyelewengan akan ditindaklanjuti.
“Jika yang melakukan penyelewengan adalah anggota TNI akan ditindak secara hukum militer. Kami punya hukum itu,” tegasnya.(*)
Laporan Haris Riyanto, Wartawan Jejamo.com
