Jejamo.com, Lampung Tengah – Pemerintah Kabupaten Lampung menerapkan pengelolaan keuangan dan transaksi pembayaran berbasis online untuk efektivitas pelaksanaan pengajuan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban di setiap satuan kerja.
Tak hanya itu, melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), kini juga juga tengah dirancang pelayanan transaksi non tunai untuk pembayaran seluruh gaji, SPPD, honor, LS, GU dan lainnya.
Penerapan transaksi non tunai ini untuk membersihkan Kabupaten Lampung Tengah dari pungli. Diharapkan semua jenis transaksi bisa diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan melalui nomor rekening dari bank yang yang sudah bekerja sama dengan pemkab tanpa ada potongan sedikit pun.
Bupati Lampung Tengah Mustafa mengatakan pihaknya terus mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis elektronik-government (E- Government).
Tak hanya pengelolaan keuangan, penerapan teknologi informasi untuk tiap layanan mulai disosialisasikan dan diterapkan di beberapa satuan kerja di wilayah Pemkab Lampung Tengah. Mulai dari sistem informasi manajemen (SIM ASN) online di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM).
Lalu E-planning yang mulai diterapkan di Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), E-Payment dan E-Budgeting di BPKAD, konsultasi hukum online (Kumline) oleh bagian hukum. Pelan tapi pasti, penerapan elektronik dilakukan dalam proses semua pelayanan.
“Saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik sudah menjadi keharusan. Dengan penerapan transaksi non tunai mudah-mudahan tidak ada lagi potongan atau pungli, ini sesuai dengan program Pak Jokowi untuk menghapus pungli sampai ke akarnya,” ucap Mustafa.
Selalu mengedepankan transparansi, laporan keuangan Pemkab Lampung Tengah mendapatkan predikat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2016 yang penghargaannya diserahkan pada 2017.
Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah sudah baik dan akuntabel. Penghargaan WTP juga sebagai apresiasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan atas kinerja Pemkab Lampung Tengah. “Kita targetkan kita bisa meraih predikat yang sama di tahun ini,” tegasnya.(*)
