Jejamo.com, Tulangbawang Barat – Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat mengkhawatirkan nasib guru honorer terkait dengan penyerahan urusan kedinasan dan guru PNS ke Pemprov Lampung. Sebab, honorer tidak termasuk dalam item yang akan diurus Pemprov Lampung.
Demikian yang mengemuka pada rapat revisi dan validasi P3D (personel, pendanaan, prasarana, dan sarana serta dokumen), untuk percepatan pengalihan urusan instansi terkait ke provinsi di ruang rapat Wakil Bupati, Jumat, 29/4/2016.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulangbawang Barat Agus Subagiyo mengatakan, guru honorer tidak termasuk dalam kategori pengalihan. “Akan sedikit rumit soal honorarium mereka,” kata Agus.
Menurut dia, di Tulangbawang Barat, hanya sepertiga tenaga pendidik yang berstatus PNS.
“Ini akan menjadi masalah dalam dunia pendidikan di kabupaten ini. Jika honorer tidak dapat difungsikan, banyak sekolah terancam bubar,” kata dia.
“Kami berharap kebijakan Pemprov atas nasib honorer tersebut,” kata dia.
Kepala SMAN 4 Tumijajar Sukanta mengatakan, soal gaji honorer bisa diatasi dengan BOS dan sumbangan sukarela orangtua murid.
“Belum ada sekolah gratis tingkat SMA,” kata dia.(*)
Laporan Buhairi Aidi dan Mukaddam, Wartawan Jejamo.com
