Jejamo.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saling bersinergi dalam menjalankan program-program untuk membantu kesejahteraan masyarakat Lampung.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono pada pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan dengan tema “Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” di The 7th Hotel Bandar Lampung, Rabu kemarin, 1/2/2017.
Pada 2017, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 8 prioritas pembangunan yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pembangunan wilayah, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, pengembangan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing UMKM, melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan aparatur, mendukung stabilitas Kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Setidaknya terdapat tiga rencana strategis Pemerintah Daerah yang mampu berjalan dengan baik apabila Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaku Jasa Keuangan di Lampung saling bersinergi terkait peningkatan infrastruktur daerah, pengembangan pertanian dan kelautan serta meningkatkan daya saing UMKM,” kata Sutono.
Sutono mengatakan, dengan adanya kerja sama ini, diharapkan ke depannya akan mendapatkan capaian yang lebih baik serta memberi manfaat yang besar untuk masyarakat dan Provinsi Lampung.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Untung Nugroho menyampaikan, akan lebih mengoptimalkan program-program yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Selain itu, untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat Provinsi Lampung, OJK Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” kata Untung.(*)
Laporan Widyaningrum, Wartawan Jejamo.com
