Jejamo.com, Bandar Lampung – Pemprov Lampung ingin mempertahankan opini Wajar tanpa Pengecualian yang dikeluarkan BPK. Untuk itu, pengelolaan barang dan aset daerah mesti bagus. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri usai sosialisasi pengelolaan barang milik daerah bagi kepala SKPD di Hotel Emersia, Selasa, 22/12/2015.
“Kalau pengelolaan bagus, itu salah satu indikator meraih Wajar tanpa Pengecualian. Kami tidak mau WTP turun. Maka, sistem administrasi pengelolaan barang mesti diperbaiki,” kata Wakil Gubernur.
Sementara Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Lampung Lukmansyah mengatakan, untuk sosialisasi pengelolaan BUMD, akan diberikan pemahaman yang lebih, terutama bagi pemilik barang. ”Kami harapkan kepala SKPD lebih peduli pada pengelolaan barang milik Pemprov,“ ujarnya.
Selama ini, perhatian SKPD terhadap barang dikesampingkan. “Diharapkan pengelolaan barang milik Pemprov Lampung bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan,” kata dia.
Kata Lukmansyah, sekarang sudah ada standardisasi akuntansi pemerintah yang berbasis accrual. “Sekarang aset akan dinilai dan diberi pemasukan. Setiap aset itu ada nilai susutnya, inilah yang akan kami verifikasi mulai tahun 2016,” pungkasnya.(*)
Laporan Sugiono, Wartawan Jejamo.com
