Jejamo.com, Jakarta – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo terus berupaya memperkuat infrastruktur konektivitas Provinsi Lampung dengan mengembangkan pelabuhan untuk mendukung tiga sektor andalan Lampung: industri, pertanian, dan pariwisata.
Hal itu ditempuh Gubernur dengan menjalin nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Pelindo II Panjang atau IPC (Indonesia Port Corporation). MoU ini dilaksanakan antara Gubernur dan Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya di kompleks Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Rabu, 17/1/2018. Demikian rilis yang diterima dari Humas Pemprov Lampung, Kamis, 18/1/2018.
MoU yang disepakati adalah pemindahan pelayanan kapal Pelra (Pelayaran Rakyat) yang semula di Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Sebalang (Lampung Selatan). Kemudian, reaktivasi jalur rel kereta api ke Pelabuhan Panjang dan pembangunan dry port batu bara di Kabupaten Way Kanan, serta pemanfaatan jalan dan lahan milik Pemprov Lampung.
Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengembangkan infrastruktur konektivitas di Lampung, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi multiplier effect jalan tol.
“Pelabuhan sebagai rantai pergerakan perekonomian suatu daerah mempunyai peran penting dalam pergerakan barang untuk menunjang kemajuan sektor perekonomian. Hal ini sejalan juga dengan tiga sektor andalan pemerintah provinsi Lampung yakni sektor industri, pertanian dan pariwisata di mana kami melakukan pergerakan secara simultan dengan kata kuncinya adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan tiga sektor tersebut,” jelas Gubernur Ridho.
Menurut Gubernur, pertumbuhan pembangunan Provinsi Lampung ke depan khususnya industri akan mengarah kepada hilirisasi. Dengan adanya industrialisasi dalam percepatan pembangunan diharapkan dapat menjadikan lompatan pembangunan lebih jauh lagi, terlebih lagi jika nanti ada jalan tol yang membuat fungsi infrastruktur konektivitas dapat meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.
“Akselerasi-akselerasi yang akan terjadi ke depan harus lebih dapat dicermati. Percepatan pembangunan harus diimbangi dengan mempersiapkan masyarakat dalam menerima percepatan pertumbuhan perekonomian itu. Hal ini tentu nya dapat dijadikan perhatian bagi kita bersama untuk menerima kemajuan pertumbuhan pembangunan,” kata Gubernur.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya mengatakan secara konsisten IPC berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan berbagai aspek secara bertahap yang menghadirkan pelayanan cepat dan mudah diakses.
Selain itu, juga mempersiapkan palayanan fisik yang memadai dan ramah terhadap stakeholders. Sinergi antara IPC dan Pemprov Lampung ini adalah untuk menjembatani inovasi dan upaya peningkatan pelayanan bagi pelaku bisnis dan masyarakat di Indonesia.
“Kerja sama ini diharapkan dapat menunjang kelancaran dan meningkatkan geliat perekonomian Provinsi Lampung,” ujar Elvyn.
Dalam acara MoU ini turut hadir Kepala Bappeda Pemprov Lampung Taufik Hidayat, Kepala Balitbangnovda Mulyadi Irsan, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Lampung Qodratul Ikhwan, Kepala Biro Hukum Zulfikar, Kepala Biro Perekonomian Lukmansyah, Kepala Biro Perlengkapan Fauziah serta Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana dan beberapa pejabat dari PT Pelabuhan IndoneSia Il (Persero) atau IPC.(*)
