Jejamo.com, Jakarta — Sebagai subholding gas dan bagian dari holding PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyambut positif rencana transformasi holding migas oleh PT Pertamina.
Maka itu, PGN mempersiapkan diri dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, yang diharapkan mampu membekali pekerja PGN untuk menjawab tantangan peran sebagai subholding gas.
“Transformasi holding migas merupakan lokomotif untuk mencapai aspirasi Pertamina Group 2024 yaitu sebagai Global Energy Champion dengan market value sebesar USD 100 Milyar dan menjalankan mandat dari pemerintah terkait dengan penyediaan dan pengelolaan energi sesuai dengan Undang-Undang BUMN maupun Undang-Undang Energi,” jelas Koeshartanto, Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) yang hadir sebagai pembicara Leader’s Talk PGN dengan tema Transformasi Holding Migas yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (22/7/2020).
Koeshartanto menjelaskan bahwa Pertamina Group telah menyusun strategi pengelompokkan bisnis energi yang terintegrasi dengan PGN, untuk memberikan porsi agar bisnis perusahaan lebih efisien dan memastikan efektivitas yang berkelanjutan di masa-masa mendatang.
Melalui tranformasi holding migas, PGN Group akan lebih fokus pada bisnis utama secara berkelanjutan yaitu mengoptimalkan sumber energi gas domestik, memperkuat pasar dan ketahanan gas bumi domestik. Maka, harapannya Indonesia akan mendapatkan infrastruktur gas bumi yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Seorang peserta bertanya, berkaca pada kesuksesan program IPO PGN pada awal tahun 2003, apakah ada rencana manajemen Holding Migas atau Sub-Holding Gas untuk menerbitkan right issue?
Harapannya dari sisi internal pekerja akan semakin meningkatkan engagement dan mempersatupadukan pencapaian visi misi Holding Migas dan Subholding Gas, dari sisi eksternal dapat meningkatkan kepercayaan para pemegang saham.
Koeshartanto menegaskan bahwa right issue dan corporate action lainnya adalah proses yang transparan dan murni mekanisme pasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, hal ini dalam upaya menjaga compliance dan governance serta pengawasan banyak pihak termasuk otoritas keuangan. []
