Jejamo.com, Bandar Lampung – Di tengah persiapan jelang keluarnya rekomendasi bakal calon wali kota Bandar Lampung dari DPP PKS, PKS Bandar Lampung mempersiapkan agenda kepemimpinan 2020-2025 melalui program regenerasi kepemimpinan, Minggu, 9/8/2020.
Agenda ini digelar dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan serentak di enam daerah pemilihan (dapil) di Bandar Lampung.
Peserta yang diundang adalah pengurus PKS Kota yang tinggal di dapilnya, pengurus harian PKS tingkat kecamatan sebanyak 5 orang dan para ketua dan wakil ketua Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota (UPPA).
Hadir juga anggota DPRD Bandar Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PKS.
Rata-rata peserta setiap dapil sebanyak 60 orang. Dalam FGD ini, setiap peserta diminta memberikan ide dan gagasannya tetang kepemimpinan PKS ke depan, tentang pola regenerasi kepemimpinan sebagai masukan bagi struktur diatasnya untuk menetapkan kepengurusan yang akan datang.
Ketua DPD PKS Bandar Lampung Aep Saripudin menjelaskan, regenerasi kepemimpinan adalah suatu hal yang niscaya terjadi.
Roda organisasi harus tetap berputar dan dikendalikan oleh sosok sosok baru yang lebih segar dan siap menghadapi tantangan zaman.
Tantangan PKS periode ke depan tentu berbeda dengan periode sebelumnya. Pada era digital dan milenial menuntut pengurus kedepan lebih modern dalam mengelola partai.
Agenda virtual bisa juga menjadi sarana partai dalam melakukan rekrutmen anggota, menyampaikan visi misi dan program partai serta sosialisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKS. Pengurus ke depan dituntut lebih melek dengan teknologi.
Selain FGD regenerasi kepemimpinan, agenda ini juga sekaligus bagian dari konsolidasi kader jelang Pilwakot Bandar Lampung.
PKS ingin menang pilkada di Bandar Lampung, pasti DPP akan memutuskan calon walikota yang berpeluang menang. Salah satu indikatornya hasil survei yang elah dilakukan.
“Semua data survei dan laporan tentang pilkada Bandar Lampung sudah kita kirimkan ke DPP melalui DPW. Posisi sekarang kita masih menunggu keluarnya surat rekomendasi dari DPP, karena kewenangannya ada di sana. Kabarnya bulan Agustus ini akan diumumkan, kita tunggu saja,” kata Aep dalam rilis yang diterima jejamo.com. []
