Jejamo.com, Jakarta – Nahdlatul Ulama sangat menyesalkan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto soal perpanjangaan kontrak Freeport untuk pembagian jatah saham.
Tokoh Nahdlatul Ulama Ahmad Bagja menyatakan sudah seharusnya Presiden Jokowi marah dengan menggebrak meja dan menyebut ‘ora sudi’ karena namanya dicatut untuk hal yang sangat tidak baik.
Apalagi jika dilakukan oleh kepala lembaga tinggi negara, yaitu DPR. “Kita saja kalau nama kita dicatut maka akan marah apalagi ini Presiden,” ujar Bagja seperti dilansir jejamo.com dari CNN Indonesia, Jumat, 4/12/2015.
Dewan Pakar PBNU itu menyatakan sangat tidak etis apabila ketua DPR melakukan pencatutan nama Presiden untuk kepentingan pribadi. “Itu namanya mencemarkan nama baik Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan yang seharusnya dihormati,” tutur Bagja.
Karena itu, kata Bagja, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang menyidangkan perkara etika ini memberi sanksi yang tegas berupa pencopotan. “Bukan hanya saksi ringan berupa teguran seperti yang biasanya,” ucapnya. “Ini kesalahan yang besar bahkan bisa dikatakan membohongi rakyat juga,” lanjut dia.
Lebih parah lagi, ujar Bagja, bila persekongkolan atau pemufakatan jahat berupa pencatutan nama Presiden dilakukan untuk tujuan pribadi. “Sangat tidak pantas kalau menjabat sebagai ketua DPR lagi, lembaga tinggi negara yang seharusnya terhormat,” tegasnya.(*)
