Jejamo.com – Saat berada di Makassar, Sabtu, 26/11/2017 Presiden RI Jokowi mengakui telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait dengan rencana penghapusan ujian nasional.
Presiden mengatakan akan segera melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pihak terkait. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan ujian nasional akan didesentralisasi. Namun, keputusan akhir soal penghapusan tersebut masih menunggu hasil pembahasan rapat kabinet terbatas pekan ini.
“Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah diputuskan agar UN didesentralisasi,” kata Jokowi saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 27/11/2016.
“Harus ada rapat terbatas yang nantinya kita putuskan kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan kita. Kalau diperlukan, dilakukan,” kata Jokowi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sedangkan saat ini sudah banyak sekolah yang levelnya di atas standar nasional berdasarkan nilai integritas dan skor akademik.(*)
Tempo.co
