Jejamo.com, Lampung Selatan – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto menyambangi Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL) Radio Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Dimensi Baru FM (DBFM), Selasa, 3/3/2020.
Kedatangan istri orang nomor satu di Kabupaten Lampung Selatan tersebut disambut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Sefri Masdian, Direktur Utama Radio DBFM Rudi Suhaimi, serta para kru radio.
M. Sefri Masdian menjelaskan, Winarni sengaja diundang untuk mengisi program talk show dengan materi “jendela informasi wanita dan anak” (Jelita) yang sudah menjadi program kerja tahunan Diskominfo Lampung Selatan melalui Radio DBFM Kalianda.
“Kami ada program talk show, semua OPD di Lampung Selatan kebagian untuk mengisi acara tersebut. Termasuk Polres, BNN, Dekranasda, atau instansi vertikal lainnya kita undang untuk mengisi acara di radio. Tak terkecuali ibu Winarni selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan,” jelas Sefri.
Dalam acara tersebut Winarni memberikan penjelasan tentang program-program PKK Kabupaten Lampung Selatan secara umum dan secara khusus menjelaskan program yang berkaitan dengan tema “Peran PKK dalam Pembangunan Daerah.”
Menurut Winarni, PKK merupakan sebuah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, keselarasan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Lebih lanjut, Winarni juga menerangkan salah satu program unggulan Tim Penggerak PKK Lampung Selatan yakni swasembada gizi.
“Program ini digagas sebagai salah satu bentuk pengentasan stunting dalam upaya untuk mengatasi kekurangan asupan gizi bagi anak di Lampung Selatan,” ujar Winarni.
“Swasembada gizi ini merupakan bentuk intervensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Program ini melibatkan kerja sama semua elemen, mulai dari pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, dan juga masyarakat,” tambah Winarni.
Menurutnya, dengan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, tingkat stunting di Lampung Selatan mengalami penurunan dari sebelumnya 53 persen menjadi 14 persen, di bawah rata-rata nasional sebesar 20 persen.(*)
