Jejamo.com, Lampung Tengah – DPRD Lampung Tengah mengharapkan respons cepat Bupati Mustafa soal rekomendasi penutupan sementara toko modern yang beroperasi di kabupaten ini. Rekomendasi dikirimkan Panitia Khusus (Pansus) Toko Modern pada 24 November 2016 kepada Ketua DPRD Lampung Tengah Junaidi Sunardi. Selanjutnya, Ketua Dewan telah mengirim rekomendasi kepada Bupati Lampung Tengah pada 28 November 2016 dengan nomor surat 170/501/13/2016.
Anggota Pansus Toko Modern, I Kade Asian Nafiri, mengatakan, dikeluarkannya rekomendasi ini beberapa dasar dan pertimbangan. Salah satunya Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, lalu Perbup Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Toko Modern.
”Rrekomendasi Pansus Toko Modern DPRD, pada Selasa, 22 November 2016, untuk penutupan toko modern,” ujar Kadek, Senin, 19/12/2016.
Ia menjelaskan, isi surat yang disampaikan kepada Bupati intisarinya agar Kepala Daerah menutup sementara kegiatan oprasional toko modern.
”Izin usaha mereka tidak memenuhi syarat Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Itu berdasarkan pasal 12 dan 13 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 juncto Pasal 27 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern,” paparnya.
Pihaknya menegaskan, penutupan toko modern telah melaui prosedur berdasarkan pasal 47 dan 50 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administerasi Pemerintahan. Jika rekomendasi yang disampaikan tidak ditanggapi eksekutif, DPRD Lampung Tengah akan menempuh jalur lain.
”Kami akan menggunakan hak interpelasi kepada Bupati untuk menanyakan tindak lanjut rekomendasi. Rekomendasi kami sudah melalui mekanisme yang benar,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, sejak rekomendasi Ketua DPRD Lampung Tengah dikirim kepada Bupati Lampung Tengah, eksekutif belum menindaklanjutinya. Pantauan di lapangan, toko modern yang ada di kabupaten ini belum ditutup sementara waktu sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan.(*)
Laporan Raeza Handani, Wartawan Jejamo.com
