Jejamo.com, Tanggamus – Banyaknya saldo Kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang zonk (kosong) saat penarikan membuat anggota Komisi IV DPRD Tanggamus asal Fraksi PKS Nursalim Ahyono angkat bicara.
Menurut dia, kosongnya saldo Kartu KPM, yang sampai berbulan-bulan tentunya sangat merugikan nasabah.
Sebab, itu perlu ditelusuri apa penyebabnya.
Masih menurut dia, dana itu ditransfer langsung dari pusat melalui Bank Mandiri ke rekening KPM masing-masing.
“Mengapa sampai kosong. Itu tugas pendamping menjelaskan langsung kepada KPM, bukan ketua kelompoknya,” kata dia kepada jejamo.com hari ini.
Nursalim Ahyono mengatakan, pendamping harus mendata KPM mulai dari nama, nomor rekening. Tujuannya, untuk dilaporkan agar segera ditindaklanjuti.
“Harus dijelaskan penyebabnya, apa karena sistem bank, perbaikan, atau faktor lain, harus jelas. Karena kalau tidak, bisa saja orang beropini lain,” katanya.
DPRD Tanggamus, dalam hal ini Komisi IV selaku mitra kerja Dinas Sosial, akan berkoordinasi guna mengetahui wilayah mana yang mengalami keterlambatan.
“Dinas Sosial mestinya menegur para pendamping untuk selalu tertib dalam melakukan pendampingan dan pendataan,” kata dia.
Kata Nursalim Ahyono, jika ada kendala, agar segera diinventarisasi dan diteruskan ke pihak terkait agar masalahnya bisa teratasi.
Nursalim berharap agar semuanya proaktif mengawasi kalau ada kendala. Mulai dari KPM, ketua kelompok, juga pendamping dan segera melaporkan agar tidak berlarut-larut. [Zairi]
