Jejamo.com, Bandar Lampung – Merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan basis data terpadu (BDT), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Lampung menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Pemkot Bandar Lampung, Kamis, 8/3/2018. Aksi yang didominasi ratusan ibu-ibu rumah tangga ini dikawal aparat gabungan Satpol PP dan anggota kepolisian.
Marlo Sitompul selaku koordinator aksi dalam tuntutannya meminta perombakan BDT yang dianggap tak tepat sasaran pada rumah tangga miskin di Kota Bandar Lampung. Pemerintah diminta lebih jeli dalam menyusun BDT dan harus membuka ruang seluas-luasnya jika ada rekomendasi data baru yang diajukan masyarakat.
Basis data terpadu adalah sistem pendataan rumah tangga miskin yang digunakan untuk perencanaan program calon penerima bantuan sosial. Selama ini BDT yang dijadikan acuan program PKH dianggap tak tepat sasaran, oleh karena itu para demonstran mendesak Pemkot Bandar Lampung memasukan 2.000 kepala keluarga pada data baru BDT sebab dianggap lebih layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Asisten I Pemerintah Kota Bandar Lampung, Sukarna Wijaya, yang menemui massa aksi mengatakan dirinya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk merespon aspirasi para pendemo. Dia juga memberikan penjelasan bahwa BDT yang dijadikan acuan PKH Kementerian Sosial adalah program nasional sehingga ketok palu bukan berada di pemerintah daerah. Meski begitu ia berjanji akan optimal memperjuangkan keinginan massa aksi dari SPRI Lampung.(*)
Laporan Esha Enanda, Wartawan Jejamo.com
