Jejamo.com, Kota Metro – Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, ramai diperbincangkan di media sosial. Kegaduhan muncul usai muncul foto anggaran kegiatan yang diduga tidak sesuai.
Dari data yang mencuat dan beredar luas tertera bahwa setiap peserta kegiatan rapat koordinasi PPK dengan PPS, mendapatkan konsumsi Rp45 ribu dan biaya transportasi serta harian bagi PPS sebesar Rp250 ribu per orang.
Sedangkan kegiatan pelantikan KPPS oleh PPS, setiap peserta mendapatkan konsumsi Rp45 ribu per orang, dana transportasi dan uang harian PPK sebesar Rp250 ribu per orang, transportasi KPPS Rp100 ribu.
Sementara untuk kegiatan bimtek KPPS oleh PPS, tiap peserta mendapatkan konsumsi Rp45 ribu, transportasi dan uang harian PPS sebesar Rp250 ribu per orang, sementara KPPS sebesar Rp200 ribu per orang.
Salah satu peserta bimtek yang enggan disebutkan namanya mengaku hanya menerima dana transportasi setiap kegiatan sebesar Rp95 ribu. “Iya kenapa bimtek KPPS hanya Rp190 ribu. Pelantikan dikasih Rp95 ribu, bimtek Rp95 ribu, jadinya Rp190 ribu,” ucapnya.
Terkait kegaduhan yang terjadi, Ketua KPU Kota Metro, Nurris Septa Pratama, memberikan tanggapan.
“Terkait pelantikan dan bimtek di masing-masing kelurahan, memang terkait anggaran dari KPU harus sesuai dengan mekanisme penganggarannya. Harus menyesuaikan dengan jumlah KPPS dan luas wilayah untuk memastikan penggunaannya efektif dan efesien sesuai honorer. Setiap kabupaten kota berbeda beda,” jelas Septa.
Dirinya memastikan, apa yang dibayarkan ke peserta bimtek sudah sesuai dengan Standar Biaya Maksimum (SBM). Septa juga menegaskan tidak ada praktik potongan atau menyunat anggaran kegiatan.
“Jadi kami memang memberikan uang harian untuk pelantikan dan bimtek, masing masing Rp95 ribu per hari. Ini sudah sesuai dengan SBM, kami juga tidak bisa memberikan maksimal karena anggaran yang kurang, sedangkan untuk uang transportasi kami belum bisa memberikan. Anggaran dari KPU RI belum mencukupi, sehingga kami juga harus memikirkan uang sewa gedung, ATK, dan konsumsi untuk peserta. Kita ada 462 TPS dan 3.234 KPPS yang dilantik secara serentak,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta KPPS dan PPS fokus dalam proses penyelenggaraan pemilu, dan bekerja secara profesional, serta memastikan anggaran yang diberikan sudah sesuai kajian bersama, sesuai dengan anggaran yang diberikan KPU RI.
“Terkait anggaran yang tersebar di media sosial kita tidak paham ya, memang lagi heboh. Tapi KPU Kota Metro melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang diberikan dan harus disesuaikan. Kami tidak ambil pusing karena sumbernya juga tidak jelas, dan kami sudah menghitung serta tidak berani memotong-motong atau sunat anggaran, karena memang sudah melalui kajian. Saya minta rekan-rekan KPPS dan PPS untuk fokus bekerja, sesuai tupoksinya, fokus pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dan bekerja secara profesional,” tandasnya.(*) (Abid)
