Jejamo.com, Jakarta – Menpan RB Yuddy Chrisnandi menargetkan akan mengurangi 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) sampai tahun 2019 mendatang. Ia mengaku penurunan jumlah PNS itu dilakukan guna menekan belanja pemerintah.
“Perhatikan kapasitas anggaran masing-masing. Masa anggaran belanja pegawai jauh lebih besar dari belanja publik?. Pemerintahan ada untuk mensejahterakan publik. Pegawai itu alatnya, bagaimana roda pemerintahan bisa dijalankan,” kata Yuddy seperti dilansir jejamo.com dari merdeka.com, Jumat, 15/4/2016.
Ia mengatakan, saat ini ada 244 daerah yang belanja gaji untuk PNS di atas 50 persen.”Karena itu harus ada rasionalisasi pegawai. Diawali audit organisasi, dilanjutkan pemetaan pegawai, serta nantinya berujung pada pengurangan pegawai secara proporsional sesuai dengan kondisi objektif masing-masing,” ungkapnya.
Jumlah ideal PNS dalam suatu daerah menurut Yuddy ialah 1,5 persen dari jumlah penduduk. Sementara saat ini sebesar 1,77 persen.”Jadi kira-kira hanya 3,5 juta PNS yang bekerja tetapi yang kompeten,” ujar Yuddy.
Menteri Yuddy menyebut, cerminan sumber daya manusia berkualitas berasal dari jenjang pendidikan. Untuk itu ke depan, pemerintah ingin agar aparatur sipil negara berasal dari sarjana.”Untuk mengerjakan tugas pemerintah bukan SDM yang banyak tetapi orang yang handal,” kata Yuddy.
Namun bukan berarti PNS non sarjana langsung diberhentikan. PNS yang dipensiun dinikan atau yang akan diberhentikan merupakan pegawai yang tidak kompeten, tidak berkinerja, tidak produktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Menteri Yuddy akan melakukan pengurangan pegawai, salah satunya melalui program pensiun. Dia mencatat, rasionalisasi penataan kepegawaian nasional sebanyak 4,7 juta orang, dan diperkirakan yang akan pensiun sebanyak 520.000 pegawai.
“Oleh karena itu pendekatan moratorium itu negatif to zero growth. Zero growth itu tingkat pertumbuhan 0 paling maksimum, jadi misal di suatu kantor yang pensiun 100 maksimal yang ditambah paling 20,” tandasnya.(*)
