Jejamo.com, Bandar Lampung – Tim 10 bersama persatuan ojek online Lampung menggelar diskusi publik dan kupas tuntas Rancangan Peraturan Menteri (RPM)
Perhubungan tentang perlindungan keselamtan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pemberlakuan kenaikan tarif ojek online.
Menurut Ketua Umum GASPOOL Lampung sekaligus anggota Tim 10 Miftahul Huda, diskusi ini guna mengetahui tentang jalannya proses penyusunan rancangan peraturan menteri (RPM) perhubungan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi tujuan diskusi ini adalah membedah isi tentang rancangan peraturan Kementerian Perhubungan yang sedang digarap pemerintah. Dalam hal ini saya selaku anggota Tim 10 sekaligus Ketua GASPOOL membantu Kementerian Perhubungan RI untuk menyusun rancangan peraturannya,” ujarnya di Rumah Anjungan Lampung Selatan (PKOR) Way Halim Bandar Lampung, Sabtu, (2/3/2019).
Huda mengatakan, dalam diskusi ia ingin memberikan pemahaman rekan-rekan ojek online di Lampung bahwa ini peraturan regulasi yang diharapkan.
“Dan ini adalah regulasi memberikan manfaat untuk kita sebagai ojek online. Diharapkan apa yang kita perjuangankan bisa sampai ke rekan-rekan semua,” paparnya.
“Dalam diskusi ini, kami mengudang juga dari aplikator seluruh ojek online, Garda Indonesia, tim 10, pengamat kebijakan publik,” lanjutnya.
Dia menambahkan, sejauh ini RPM sudah finalisasi dan telah diuji publik di beberapa daerah. Tetapi sedapat mungkin ia butuh masuk-masukan, sehingga saat finalisasi Senin besok bisa memperoleh sebuah regulasi yang sesuai dengan aspirasi.
“Saya harapkan untuk seluruh ojek online di Indonesia terutama di Lampung ini regulasinya akan teratur tentang keselamatan tentang mekanisme suspend dan mengatur tentang tarif. Mari kita kasih masukan terbaik karena ini yang kita butuhkan. Status kita yang dulu ilegal menjadi legal,” tandasnya. [Andi Apriyadi]
