Jejamo.com, Bandar Lampung – Lembaga Riset Trajecpol Indonesia menanggapi kasus dugaan mafia di KPU Lampung sebagai sinyalemen berbahaya bagi kelangsungan demokrasi lokal. Demikian rilis, Minggu, 10/10/2019.
Direktur Eksekutif Lembaga Riset Trajecpol Indonesia Andi Fakhri mengatakan, dugaan kasus mafia di KPU Lampung yang sedang hangat diperbincangkan khalayak merupakan ancaman bagi kelangsungan demokrasi lokal.
Pasalnya, KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu haruslah bebas dari kepentingan.
“KPU harus cepat berbenah, secara kelembagaan KPU itu akan sangat menentukan proses pemilukada yang jurdil, harus ambil jarak dari kepentingan,saya doakan yang terbaik untuk KPU Lampung,” kata dia.
Namun demikian, Andi menuturkan, masyarakat juga hendaknya bisa mengambil pelajaran politik yang edukatif dalam kasus ini.
Menurutnya, ongkos politik yang besar berdampak pada pragmatisme masyarakat akar rumput membuat lembaga seperti KPU terjerat dalam kepentingan transaksional semacam itu.
“Masyarakat juga harus mau memulai tradisi baik di pemilukada, kalau mau lembaga seperti KPU lebih bersih,menjauhi politik uang salah satu caranya, paling tidak dimulai dari menjaga lingkungan terdekat kita dulu, mulai saja dulu itu,” pungkasnya.
Lembaga Riset Trajecpol Indonesia diketahui kerap melakukan riset sosial kemasyarakatan untuk memperkuat data literasi pemerintah daerah.
Hingga kini sudah puluhan penelitian dilakukan oleh lembaga kajian strategis ini.
Rencananya Trajecpol Indonesia juga akan melakukan riset menjelang pilwakot Bandar Lampung tahun 2020 mendatang. []
