Jejamo.com, Bandar Lampung – Dalam beberapa tahun terakhir, PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) mengalami perlambatan kinerja akibat beberapa faktor.
Secara umum, faktor utama adalah krisis bisnis di bidang agroindustri yang melanda dunia.
Menurut Direktur Utama PTPN VII Muhammad Hanugroho, tidak hanya PTPN VII, hampir semua perusahaan sejenis mengalami gangguan kestabilan bisnis cukup serius.
“Hancurnya harga komoditas agro industri, terutama kelapa sawit dan karet, di pasar dunia menjadi simpul utama. Pada era 2010-an, harga dua komoditas yang menjadi core business PTPN VII, mengalami masa keemasannya,” ujarnya melalui rilis yang diterima Jejamo.com, Senin, (27/5/2019).
Hanugroho mengatakan, tak heran, saat itu PTPN VII melakukan investasi besar-besaran di dua komoditas itu sebagai upaya mendulang keuntungan.
Investasi dalam bentuk replanting atau mengganti tanaman tua dengan tanaman baru, revitalisasi pabrik, dan berbagai upaya modernisasi dilakukan manajemen.
“Namun, dunia bisnis agro industry seperti terbalik ketika memasuki era 2012. Harga terjun bebas sehingga banyak simpul bisnis utama perusahaan mengalami gangguan,” kata dia.
Lanjut Hanugroho, cash flow memburuk mengakibatkan tanaman gagal mendapat nutrisi yang cukup, bahkan banyak yang tak terawat.
“Infrastruktur rusak tak kebagian dana perbaikan. Bahkan, hak-hak karyawan, antara lain insentif hilang dan pembayaran gaji mengalami keterlambatan,” urainya.
Dan menjalankan bisnis tanpa dukungan likuiditas yang memadai dijalani manajemen PTPN VII. Berbagai kebijakan dan strategi extra ordinary diberlakukan.
“Perbaikan ke dalam (internal) dilakukan manajemen melalui berbagai kebijakan efisiensi yang ketat, akurasi sasaran, dan optimalisasi aset,” paparnya.
Dia menambahkan, manajemen berprinsip, dalam situasi apa pun, sebagai perusahaan yang mempunyai visi menjadi korporasi kelas dunia, bertekad bahwa dalam situasi apa pun visi besar itu harus tetap berjalan.
“Artinya, meski kondisi keuangan sedang kurang baik, misi-misi dagang dengan relasi global tetap terus dilakukan. Antara lain, PTPN VII harus tetap ada dan tercatat pada frekuensi bisnis yang tune in dengan bisnis global,” tandasnya. []
