Jejamo.com, Bandar Lampung – Pemerintah Indonesia diklaim sudah lebih efisien, efektif, dan fokus dalam menggunakan anggaran belanja negara. Hal ini diungkapkan oleh Melissa Chandra Puspitasari, staf Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, dalam kuliah umum yang digelar di Ballroom Umitra, Rabu, (12/4/2017).
Dalam materi kuliah umum yang diadakan STIE dan A2M Umitra itu, Melissa mengungkapkan, perlunya peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
“Meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya belanja barang dan meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima,” ujarnya seperti dalam rilis yang diterima Jejamo.com.
Selain itu juga perlu memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. “Serta penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi,” jelas Melissa.
Kuliah umum dengan materi “APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian” sedikitnya diikuti 200 mahasiswa.
Sementara Achmad Zunaidi, staf Ditjen Anggaran Kemenkeu RI yang juga menjadi pemateri, menyampaikan pembiayaan investasi yang dialokasikan untuk investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, serta investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional
“Investasi kepada BUMN sebagai penugasan untuk dapat melakukan leverage sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan. BUMN sebagai agent of development diharapkan dapat berperan aktif mendukung program prioritas nasional atau Nawacita,” jelasnya.(*)
