Jejamo.com, Tanggamus – Larangan guru menjadi pelaksana pemilu baik pengawas maupun tenaga kesekretaritan yang tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 420/462/20/2023 tanggal 17 Januari 2023 bergulir menjadi polemik.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tanggamus Irwandi Suralaga mengatakan menyambut baik dan mendukung terbitnya surat edaran tersebut, semata demi kebaikan pendidikan anak-anak.
Sebagai pendidik, imbuh dia, guru bertugas mengajar, mendidik, dan melatih peserta didik dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, akhlak yang mulia, dan dapat berpikir secara cerdas. Irwandi berharap surat edaran itu menjadi atensi para pahlawan pencetak generasi muda tersebut, sehingga para guru bisa aktif dalam proses belajar mengajar sesuai dengan jam kerjanya.
Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tanggamus itu berharap Pemkab Tanggamus juga mengeluarkan surat edaran yang mempertegas larangan Aparatur Sipil Negara 9ASN), kepala pekon, dan aparatur pekon untuk tidak berpolitik. “Sebaiknya lebih dipertegas lagi aturannya,” ujar Irwandi kepada Jejamo.com, Kamis, 19/1/2023.
Bersamaan, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Tanggamus, Ali Ngafan, mengatakan, terbitnya surat edaran yang ditandatangani Sekdakab Tanggamus Hamid H. Lubis itu ditujukan kepada internal Dinas Pendidikan, koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan (SPLP), dan kepala sekolah TK, SD, dan SMP se-Tanggamus.
Meski surat edaran tersebut tidak ditujukan ke Bawaslu Tanggamus, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Lampung. “Saat ini kami menyampaikan kepada Panwascam yang sedang merekrut calon Panitia Kelurahan Desa (PKD) yang berasal dari ASN guru atas terbitnya surat edaran nomor 420/462/20/2023 itu, untuk dijadikan pertimbangan,” ujarnya.(*)[Zairi]