Jejamo.com, Bandar Lampung – Pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan oleh Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) selama mendampingi dan mengadvokasi upaya pencapaian 100 persen universal akses sanitasi di kabupaten Pringsewu mendapat apresiasi dari Tim Monitoring dan Evaluasi TPOA (Tim Perizinan Organisasi Asing).
Pembelajaran Kabupaten Pringsewu dan YKWS dalam upaya percepatan pencapaian layanan dasar sanitasi harus disebarluaskan ke kabupaten lainnya, ke seluruh provinsi, bahkan ke negara lain.
Demikian diungkapkan oleh Rico Eric Estrada dari Pusfasker Kemendagri saat melakukan monev bersama Tim Monitoring dan Evaluasi TPOA di Kantor YKWS, Bandar Lampung, Rabu (20/11).
Lebih jauh ditambahkan oleh Rasyid Mamuddin anggota Tim Monev dari Kemenlu, kapasitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal di Indonesia tidak kalah dengan LSM-LSM Internasional.
Sehingga sudah saatnya LSM lokal juga bisa berkiprah di luar negeri. Hanya keterbatasan akses pendanaan bagi LSM lokal yang terbatas yang masih menjadi masalah.
Untuk itu SNV sebagai lembaga internasional harus mendorong dan memfasilitasinya.
Tim Monev TPOA yang terdiri dari perwakilan Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jendral Bina Bangda Kemendagri, Biro KTLN Sekretariat Negara, Ditjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, Direktorat Kamneg Baintelkam Polri dan Direktorat 32 BIN, melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi kegiatan SNV development organization di Lampung sejak tanggal 18 dengan bertemu Pemerintah Kota Bandar Lampung, perwakilan kelompok pemuda, dilanjutkan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan perwakilan kelompok masyarakat di Pringsewu pada tanggal 19 November dan diakhiri dengan pertemuan di kantor YKWS pada tanggal 20 November.
Tujuan dari monev yang dilakukan oleh TPOA adalah untuk mengetahui perkembangan dan mendapatkan input bagi pelaksanaan program SNV yang merupakan NGO international dari Belanda. Demikian rilis yang diterima jejamo.com. []
